Probolinggo – Dua legislator muda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mochammad Alfatih (Gus Fatih) dan Lukman Hakim, tampil memimpin sidak ke lokasi tambang CV Industri Benta di wilayah Tongas, Kabupaten Probolinggo. Keduanya turun langsung ke lapangan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai bermasalah, baik dari sisi fiskal maupun lingkungan.
Sidak yang digelar Selasa (21/5) ini merupakan bagian dari kegiatan resmi Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo, yang juga melibatkan jajaran Forkopimka, Satpol PP, Dinas Pendapatan Daerah, serta Dinas Perizinan.
Ketua Komisi 3, Gus Fatih, menegaskan bahwa aktivitas tambang tanah tras di atas lahan seluas 29 hektare tersebut diduga tidak memberikan kontribusi pajak yang wajar kepada daerah. Berdasarkan perhitungan teknis, potensi penerimaan pajak daerah dari tambang tersebut seharusnya mencapai sekitar Rp500 juta per tahun. Namun, data yang diterima DPRD menunjukkan setoran yang sangat minim, hanya beberapa juta rupiah.
“Kami melihat ada indikasi kuat ketidaksesuaian antara volume material tambang yang diangkut dengan pajak yang dibayarkan. Ini bukan hanya kelalaian administratif, tapi bisa berdampak pada kerugian daerah yang serius,” tegas Gus Fatih.
Sementara itu, Lukman Hakim, yang juga anggota Komisi 3 dari Fraksi PKB, mendorong agar Dinas Pendapatan melakukan audit menyeluruh. Ia menilai, tata kelola pelaporan tambang harus transparan dan akuntabel, apalagi sektor ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Ini bukan persoalan angka semata. Ketika pajak tidak dibayar sesuai realita produksi, rakyat yang dirugikan. PAD berkurang, pembangunan terhambat. Kami dari Fraksi PKB menuntut keadilan fiskal yang nyata,” ujar Lukman.
Selain isu pajak, Fraksi PKB juga menyoroti bahaya lereng tambang yang curam dan berdekatan dengan permukiman warga. Kemiringan lereng di beberapa titik tercatat mendekati 90 derajat, jauh di atas ambang batas maksimal 45 derajat sesuai regulasi UKL-UPL.
“Keselamatan warga adalah prioritas. Kalau lereng dibiarkan seperti itu, siapa yang menjamin tidak terjadi longsor? Ini soal nyawa. Kami minta pihak perusahaan segera memperbaiki kontur tambang dan mengikuti aturan keselamatan,” tambah Gus Fatih.
Fraksi PKB juga mendorong langkah konkret dari pemerintah daerah, termasuk pemasangan portal pembatas di jalur angkutan tambang agar kendaraan berat tidak merusak jalan kabupaten.
Keduanya menegaskan bahwa Fraksi PKB akan terus berdiri bersama rakyat, mengawal setiap celah kebocoran pendapatan daerah, dan memastikan investasi yang masuk tidak merugikan masyarakat.
“Kami bukan anti tambang. Tapi tambang harus adil, taat aturan, dan berpihak pada keberlanjutan. Fraksi PKB akan terus mengawasi ini sampai tuntas,” pungkas Gus Fatih.