Probolinggo, 23 Mei 2025 — Sejumlah kepala desa dari Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, mengadukan dua persoalan mendesak yang tengah membelit wilayah mereka: tambang yang belum direklamasi dan harga pupuk yang kembali melonjak. Aduan itu mereka sampaikan langsung dalam pertemuan tertutup dengan Ketua Komisi 3 DPRD Probolinggo, Mochammad Alfatih (Gus Fatih), dan Ketua Panja Pupuk DPRD, Muchlis, di ruang Fraksi PKB, Jumat (23/5).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kades Besuk Agung, Hafifunnasir, Kades Kelampokan, dan beberapa kepala desa lain dari wilayah Kecamatan Besuk. Dalam forum yang digelar secara intensif dan tertutup itu, para kades menyuarakan keresahan warga terkait dua isu krusial yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemangku kebijakan daerah.
Hafifunnasir yang mewakili suara kolektif para kades mengatakan, “Kami sengaja datang dan meminta bertemu langsung dengan Gus Fatih dan Muchlis agar bisa menyampaikan langsung persoalan kami. Tambang di wilayah kami banyak yang belum direklamasi, dan itu berdampak pada lingkungan dan akses pertanian. Sementara itu, harga pupuk kembali naik, dan ini sangat memberatkan petani kami.”
Menanggapi aduan itu, Ketua Komisi 3, Gus Fatih, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif para kepala desa yang datang langsung. Kami pastikan, masalah tambang dan reklamasi akan segera kami koordinasikan dengan instansi teknis terkait. Tidak boleh ada pembiaran terhadap aktivitas tambang yang merusak lingkungan tanpa ada kewajiban reklamasi yang dipenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panja Pupuk DPRD, Muchlis, juga memberikan respons serius terkait lonjakan harga pupuk di Kecamatan Besuk. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan persoalan distribusi dan pengelolaan kios pupuk.
“Permasalahan kios di Kecamatan Besuk sudah kami laporkan ke pihak Pupuk Indonesia. Kami tidak tinggal diam. Kami ingin memastikan petani tidak terus-menerus menjadi korban sistem distribusi yang tidak adil. Bukti-bukti sudah ada di tangan kami,” ujar Muchlis.
Pertemuan itu mencerminkan eskalasi keresahan di tingkat akar rumput yang kian membutuhkan keberpihakan nyata dari wakil rakyat dan pemegang kebijakan. Para kepala desa berharap agar tidak hanya pertemuan hari ini yang menjadi ajang penyampaian keluhan, tetapi juga tindak lanjut yang nyata dan cepat dari lembaga legislatif.
Dengan situasi pertanian yang terganggu oleh ketidakpastian pupuk dan lingkungan desa yang terancam akibat aktivitas tambang tak bertanggung jawab, suara dari Kecamatan Besuk kini telah sampai ke telinga para pemangku amanah rakyat. Tinggal ditunggu, bagaimana komitmen itu dikonversi menjadi solusi konkret di lapangan.