Probolinggo, 26 Juni 2025 – Ketua Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran dan bebas dari praktik manipulasi data. Hal tersebut disampaikan saat dirinya menghadiri langsung acara peluncuran Buku ERDKK dan Aplikasi “Pesan Pubers” yang digelar di Ruang Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (26/6).
Muchlis hadir sebagai salah satu tokoh utama yang turut menginisiasi terbentuknya Panja Pupuk di lingkungan legislatif daerah. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi atas langkah Dinas Pertanian yang merespons dorongan DPRD dengan cara konkret dan transparan.
“Kami di DPRD sudah lama mendorong agar penyaluran pupuk bersubsidi dibuka ke publik. Hari ini, lewat buku ERDKK dan aplikasi digital, langkah itu diwujudkan. Ini adalah kemenangan bersama,” ungkap Muchlis dalam wawancaranya usai acara.
Sebagai Ketua Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis juga dikenal vokal dalam menyuarakan keresahan petani terkait sulitnya mengakses informasi tentang alokasi dan distribusi pupuk.
Dari Ruang Sidang ke Ruang Desa
Menurut Muchlis, penerbitan 330 eksemplar Buku ERDKK yang didistribusikan ke seluruh desa merupakan capaian besar yang lahir dari sinergi eksekutif dan legislatif. Dengan mencantumkan data penerima lengkap by name by address, termasuk kuota dan jenis pupuk, masyarakat kini bisa ikut mengawasi secara langsung.
“Dulu, data ini seperti rahasia negara. Sekarang setiap kepala desa punya pegangan. Warga bisa bertanya, bahkan mengoreksi kalau ada ketidaksesuaian,” tegasnya.
Muchlis juga mengingatkan agar seluruh pihak, dari aparat hingga pelaku usaha distribusi, menjaga integritas dalam menjalankan sistem ini. Menurutnya, keberhasilan sistem transparansi bergantung pada keberanian semua pihak untuk membuka data dan menerima koreksi.
Pesan Pubers Dinilai Sebagai Terobosan Teknologi
Muchlis memuji peluncuran aplikasi “Pesan Pubers” sebagai inovasi yang menjawab kebutuhan zaman. Dengan sistem digital ini, petani tak perlu lagi menebak-nebak berapa jatah pupuk yang mereka terima.
“Digitalisasi adalah keniscayaan. Saya berharap aplikasi ini terus dikembangkan agar mencakup fitur pelaporan, verifikasi mandiri, bahkan aduan online. DPRD siap mendukung dari sisi anggaran maupun regulasi,” tegasnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk menjadikan peluncuran ini sebagai tonggak baru dalam tata kelola pupuk subsidi yang bersih, terbuka, dan berbasis kebutuhan petani.
Editor : Media Center DPC PKB Kabupaten Probolinggo