 |
| foto : Rendra Hadi Kusuma sedang Membacakan PU Fraksi-Fraksi mewakili semua Fraksi PROBOLINGGO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 agar pembangunan daerah ke depan lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. |
Sikap tersebut disampaikan Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Rendra Hadi Kusuma, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026).
Dalam forum tersebut, Rendra menyampaikan bahwa Fraksi PKB mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Namun demikian, capaian tersebut menurutnya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
“Kami mengapresiasi capaian WTP yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Tetapi di sisi lain, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama agar pengelolaan APBD semakin efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Rendra saat membacakan pandangan umum Fraksi PKB.
Fraksi PKB menyoroti masih rendahnya tingkat serapan anggaran pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian yang realisasinya hanya mencapai 68,62 persen. Selain itu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga tercatat hanya mampu menyerap anggaran sebesar 64,50 persen.
Menurut PKB, rendahnya realisasi anggaran tersebut perlu dievaluasi secara serius karena berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain persoalan serapan anggaran, Fraksi PKB juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait meningkatnya utang belanja yang tercatat mencapai Rp94,6 miliar dalam neraca keuangan daerah. PKB menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus terus diperkuat agar tidak menimbulkan persoalan pada tahun anggaran berikutnya.
Dalam pandangan umumnya, PKB juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus semakin berbasis kebutuhan riil masyarakat. Program-program yang disusun pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada ketersediaan anggaran, tetapi mampu menjawab persoalan yang dihadapi warga di berbagai sektor.
Rendra menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak semata mencari kekurangan pemerintah daerah, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.
“Fraksi PKB ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar terlaksana dengan baik dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Karena tujuan utama APBD bukan sekadar terserap, tetapi memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai salah satu legislator muda yang aktif menyuarakan berbagai persoalan masyarakat, Rendra Hadi Kusuma kembali menunjukkan perannya dalam mengawal kebijakan anggaran daerah melalui forum resmi DPRD. Melalui pandangan umum Fraksi PKB, ia menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki agenda pembahasan lanjutan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.