Hal tersebut disampaikan politikus yang akrab disapa Mas Azam saat menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di lantai dua Kantor PCNU Kraksaan, Jalan Abdurrahman Wahid, Kabupaten Probolinggo, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2024–2029 itu dihadiri jajaran pengurus GP Ansor, IPNU, IPPNU, serta tokoh masyarakat. Selain menjadi forum silaturahmi, kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan diperjuangkan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Mewakili Ketua PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo, Abdur Rahman, Sekretaris PC GP Ansor Kraksaan, Abdul Wahid, mengajak seluruh peserta memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat.
"Hari ini kami memberikan ruang kepada seluruh pengurus Ansor, IPNU, IPPNU, serta tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Semua masukan akan kami teruskan kepada Mas Azam agar dapat diperjuangkan di DPRD Provinsi Jawa Timur," ujarnya.
Ia menjelaskan, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas di Kota Kediri yang tidak dapat ditinggalkan.
Dalam kesempatan itu, Mas Azam menegaskan bahwa organisasi yang maju adalah organisasi yang mampu menciptakan kemandirian, bukan sekadar mengandalkan bantuan dari luar.
"Selama organisasi masih menjadi benteng proposal, maka organisasi itu belum benar-benar maju. Setiap ketua organisasi tentu ingin meninggalkan legacy yang baik. Saya melihat Ansor sekarang mulai berkembang dengan membangun kemandirian ekonomi, memperkuat program ketahanan pangan, hingga hadirnya Ansor University. Harapannya, Ansor mampu berdiri di atas kaki sendiri dan membiayai organisasinya secara mandiri," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap program yang dijalankan organisasi harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat agar memiliki peluang memperoleh dukungan anggaran.
"Sekarang setiap program harus linier dengan program pemerintah pusat. Jika tidak linier, program tersebut bisa saja dicoret. Bahkan sebagai penyelenggara negara kami juga harus berhati-hati dalam menjalankan setiap program. Semua harus sesuai aturan karena ada mekanisme pengawasan yang ketat," katanya.
Dalam sesi dialog, peserta menyampaikan berbagai aspirasi terkait penguatan organisasi dan pemberdayaan ekonomi. Miftahul Munir mempertanyakan kelanjutan program ketahanan pangan yang dapat melibatkan GP Ansor.
Menanggapi hal itu, Mas Azam menilai program ketahanan pangan harus dibangun melalui perencanaan yang matang serta disesuaikan dengan potensi daerah.
"Program ketahanan pangan tidak boleh hanya menjadi bantuan sesaat. Yang harus dibangun adalah ekosistemnya, mulai dari pelatihan, pendampingan, akses permodalan, hingga jaringan pemasaran. Saya akan mendorong agar kelompok-kelompok Ansor yang siap dapat dihubungkan dengan program pemerintah provinsi maupun pusat sehingga manfaatnya berkelanjutan," jelasnya.
Sementara itu, Bashori menyoroti perlunya solusi agar Ansor menjadi organisasi yang lebih berdaya dan tidak terus bergantung pada proposal kegiatan. Ia juga berharap PKB tetap hadir mendampingi masyarakat, bukan hanya menjelang pemilu.
Menjawab aspirasi tersebut, Mas Azam menekankan pentingnya pengembangan unit usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi kemandirian organisasi.
"Ansor memiliki potensi besar karena anggotanya banyak dan tersebar hingga tingkat desa. Potensi itu harus diubah menjadi kekuatan ekonomi. Organisasi bisa membangun koperasi, usaha produktif, pelatihan kewirausahaan, hingga kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan begitu, kegiatan organisasi tidak lagi bergantung pada proposal," ujarnya.
Di akhir kegiatan, Mas Azam menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda konstitusional, melainkan bentuk komitmen wakil rakyat untuk terus hadir mendengarkan dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
"Reses bukan sekadar agenda menyerap aspirasi, tetapi menjadi komitmen kami untuk terus hadir mendengarkan kebutuhan masyarakat. Saya berharap komunikasi seperti ini tidak berhenti setelah pemilu, melainkan terus berlanjut sehingga setiap aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan sesuai kewenangan yang ada," pungkasnya.