PROBOLINGGO – Musyawarah Khusus DPAC PKB Kecamatan Wonomerto menjadi bagian dari rangkaian hari ketiga konsolidasi Zona 3 DPC PKB Kabupaten Probolinggo di SMK NU Bantaran, Minggu (9/8/2026)Persidangan Wonomerto dipimpin Lukman Hakim sebagai pimpinan sidang dan Siti Komariyah sebagai sekretaris sidang.
Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Ra Fahmi AHZ meminta kepengurusan hasil penyegaran tidak berhenti setelah proses administrasi selesai.
“Setelah nama tercantum dalam SK, masyarakat tidak terlalu membutuhkan cerita mengenai jabatan kita. Masyarakat ingin mengetahui apa yang kita kerjakan, aspirasi apa yang kita dengar dan apa yang sudah kita perjuangkan,” kata Ra Fahmi.
Menurutnya, paradigma hubungan antara partai dan masyarakat juga perlu diperbaiki.
“Jangan merasa masyarakat hanya dibutuhkan ketika pemilu. Justru pengurus membutuhkan masyarakat setiap hari sebagai sumber aspirasi, kritik dan koreksi. Karena itu, datangi mereka bukan hanya ketika membutuhkan dukungan,” tegasnya.
Lukman Hakim mengatakan arus komunikasi organisasi harus berjalan dari bawah ke atas, tidak sebatas instruksi dari struktur yang lebih tinggi.
“DPRt jangan hanya menerima instruksi. Ranting juga harus membawa suara dari desa kepada DPAC. Dari sana aspirasi diteruskan sesuai kebutuhan dan kewenangannya,” ujarnya.
Siti Komariyah menilai konsistensi kehadiran menjadi salah satu kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kebiasaan mendekati masyarakat hanya ketika musim politik harus ditinggalkan. Pengurus justru harus hadir ketika masyarakat membutuhkan tempat untuk menyampaikan aspirasi,” katanya.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo M. Mahrus Sholeh mengatakan agenda Zona 3 menjadi momentum untuk menyelaraskan kembali struktur di tingkat kecamatan dan ranting.
Menurutnya, delapan DPAC yang mengikuti rangkaian hari ketiga adalah Sumber, Bantaran, Sumberasih, Kuripan, Lumbang, Tongas, Sukapura dan Wonomerto.
“Penyegaran ini tidak boleh berhenti di DPAC. DPRt harus ikut hidup. Kalau struktur kecamatan aktif tetapi ranting tidak bergerak, maka jalur komunikasi dengan masyarakat tetap tidak maksimal,” ujar Mahrus.
Melalui rangkaian Mussus tersebut, DPC PKB Kabupaten Probolinggo menempatkan penataan kepengurusan masa bakti 2026 - 2031 sebagai bagian dari penguatan struktur yang tidak hanya bekerja untuk kepentingan elektoral. DPAC dan DPRt diarahkan menjadi jaringan yang aktif mendengar, menghimpun, meneruskan dan mengawal aspirasi masyarakat secara berjenjang.
Dengan orientasi tersebut, konsolidasi organisasi tidak semata diarahkan untuk menghadapi pemilu, tetapi juga membangun hubungan politik yang bekerja di antara satu pemilu dan pemilu berikutnya saat masyarakat membutuhkan saluran aspirasi, pendampingan, serta representasi terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi.