PROBOLINGGO - DPC PKB Kabupaten Probolinggo mendorong pembangunan jalur aspirasi yang lebih efektif dari tingkat desa hingga ruang pengambilan kebijakan melalui penguatan DPAC dan DPRt.
Arah tersebut menjadi salah satu fokus Musyawarah Khusus DPAC PKB Kecamatan Sumberasih yang digelar di SMK NU Bantaran, Minggu (9/8/2026).
Mussus Sumberasih dipimpin Mochammad Alfatih sebagai pimpinan sidang, sementara Muhammad Badrul Kamal bertugas sebagai sekretaris sidang.
Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Ra Fahmi AHZ mengatakan, jumlah pengurus yang banyak tidak akan berarti apabila aspirasi dari masyarakat tidak dapat bergerak melalui struktur organisasi.
“Kekuatan organisasi bukan hanya dilihat dari jumlah pengurus. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat bisa menyampaikan persoalan melalui DPRt, apakah DPAC mengawal, dan apakah aspirasi itu bisa sampai kepada DPC maupun fraksi ketika membutuhkan perjuangan politik di legislatif,” kata Ra Fahmi.
Ia menegaskan bahwa fungsi tersebut harus berjalan sepanjang masa kepengurusan.
“Kalau struktur hanya bekerja ketika pemilu, berarti sebagian besar masa pengabdian kita terbuang. Justru di antara pemilu itulah kita mempunyai waktu panjang untuk menunjukkan bahwa politik bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Mochammad Alfatih mengatakan aktifnya struktur di tingkat ranting dapat memperpendek jarak masyarakat dengan wakil rakyat maupun struktur partai.
“Jangan menunggu warga harus mencari anggota DPRD sendiri. Kalau DPRt hidup, aspirasi dapat diterima sejak di desa kemudian dikonsolidasikan di tingkat kecamatan,” katanya.
Muhammad Badrul Kamal menambahkan, saluran aspirasi harus terbuka bagi seluruh kelompok masyarakat.
“Pemuda, perempuan, petani, pelaku UMKM, pekerja dan kelompok masyarakat lainnya harus mempunyai ruang yang sama. Pengurus harus mendengarkan semuanya, bukan hanya kelompok tertentu,” ujarnya.
M. Mahrus Sholeh mengatakan penyegaran struktur juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas koordinasi organisasi.
Menurutnya, fungsi DPRt dan DPAC harus saling terhubung sehingga persoalan yang muncul di tingkat desa dapat segera diketahui oleh struktur di atasnya.