KRAKSAAN, pkbprobolinggo.com – Pelayanan kesehatan di Kabupaten Probolinggo kembali menjadi sorotan. Kali ini, suara lantang datang dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo melalui anggota Komisi IV, Rendra Hadi Kusuma, yang menilai Dinas Kesehatan tidak memiliki arah prioritas yang jelas dalam menangani persoalan pelayanan di Puskesmas dan RSUD.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu bukan hanya alat kesehatan, tapi dokter yang hadir, pelayanan yang cepat, dan penanganan yang manusiawi. Tapi selama ini yang kami lihat, justru aspek pelayanan paling dasar itu diabaikan,” ujar Rendra seusai peninjauan lapangan, Jumat (31/5/2025).
Menurut politisi Fraksi PKB ini, Dinas Kesehatan lebih terlihat sibuk mengurus proyek pengadaan dan pembangunan fisik, sementara laporan dan keluhan dari masyarakat tentang minimnya layanan, justru tidak ditindaklanjuti secara serius.
“Kita tidak mempersoalkan pengadaan, itu penting. Tapi jangan sampai melupakan bahwa inti dari layanan kesehatan adalah interaksi manusia: antara pasien dan tenaga medis. Dan ini yang sering bolong,” ujarnya.
Rendra juga menyayangkan belum dimanfaatkannya mekanisme BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk mempercepat perekrutan dokter umum dan dokter spesialis. Menurutnya, skema ini memberi fleksibilitas besar, namun tidak digunakan secara maksimal.
“Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat akan terus jadi korban. Dan kepercayaan terhadap layanan publik akan terus turun,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pungutan liar terhadap ibu hamil yang memilih melahirkan di luar fasilitas puskesmas. Nilainya disebut antara Rp750 ribu hingga Rp900 ribu.
“Kami minta ini diklarifikasi secara terbuka. Kalau memang tidak benar, beri penjelasan. Tapi kalau ada oknum, harus ditindak. Ini menyangkut nasib rakyat kecil,” tegas Rendra.
Sebagai bagian dari Fraksi PKB, Rendra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu pelayanan dasar, khususnya kesehatan, agar pemerintah daerah tidak abai terhadap kebutuhan masyarakat.
“Fraksi PKB akan terus berada di garis depan mengingatkan eksekutif. Karena bagi kami, keberpihakan tidak diukur dari janji, tapi dari tindakan konkret di lapangan,” pungkasnya.
Redaksi pkbprobolinggo.com
Untuk menjaga keberimbangan informasi, redaksi membuka ruang hak jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo atas pernyataan yang disampaikan oleh anggota Fraksi PKB.