Probolinggo – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal kepentingan rakyat dalam forum resmi legislatif. Kali ini, Dewi Azizah, S.IP, anggota DPRD dari Fraksi PKB, tampil membacakan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/6/2025).
Dalam forum paripurna tersebut, Dewi Azizah secara lugas menyoroti berbagai persoalan strategis, khususnya di sektor infrastruktur jalan. Ia menyebut bahwa 24,25 persen kondisi jalan di Kabupaten Probolinggo masih rusak berat, dan mendesak pemerintah daerah untuk menyusun master plan pemeliharaan jalan jangka panjang serta mengalokasikan anggaran preventif yang memadai.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berorientasi jangka panjang, bukan sekadar tambal sulam. Infrastruktur yang layak adalah hak rakyat, bukan kemewahan,” ujar Dewi di hadapan unsur pimpinan DPRD dan eksekutif.
Selain menyoroti infrastruktur, Dewi juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah. Fraksi PKB, kata dia, mendorong agar pemerintah segera membentuk kanal resmi pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif.
“Kanal aduan ini penting agar masyarakat punya ruang menyampaikan keluhan, kritik, atau usulan tanpa birokrasi yang menyulitkan. Pemerintah perlu membuka telinga lebih lebar terhadap suara warganya,” tegasnya.
Dewi Azizah juga menyampaikan bahwa Fraksi PKB mendorong publikasi laporan kinerja pembangunan secara triwulan, agar masyarakat bisa memantau langsung sejauh mana program pemerintah berjalan sesuai rencana.
Kehadiran Dewi Azizah dalam forum resmi parlemen menjadi cerminan kader perempuan yang vokal, progresif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat bawah. Ia menunjukkan bahwa politik bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi keberanian menyuarakan hal-hal mendasar yang dibutuhkan rakyat.
Pewarta : Mahfud Nurul Islam
Editor : Media Center DPC PKB Kabupaten Probolinggo