Probolinggo, Jawa Timur – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Didik Humaidi, S.Sos, menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja dan transparansi Perumdam Tirta Argapura yang hingga kini belum menunjukkan kontribusi berarti bagi daerah, meski telah disuntik dana APBD dengan total penyertaan modal mencapai Rp89 miliar.
Dalam rapat dan wawancara terpisah, Didik menegaskan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perumdam seharusnya menjadi aset strategis yang menyumbang bagi kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi beban anggaran daerah.
“Penyertaan modal dari rakyat sudah Rp89 miliar, tapi sampai hari ini belum pernah sekalipun Perumdam menyumbang PAD. Ini bukan soal untung rugi biasa, ini soal akuntabilitas keuangan publik,” ujar Didik.
Lebih jauh, Didik mengungkapkan bahwa jumlah pelanggan Perumdam saat ini sekitar 21 ribu, yang menurutnya seharusnya sudah cukup untuk mendatangkan surplus operasional. Namun kenyataannya, laporan keuangan Perumdam justru menunjukkan kerugian, dan lebih parah lagi, direktur utama perusahaan tersebut absen saat diminta hadir dalam rapat komisi DPRD.
“Kita butuh keterbukaan. Apa masalah sebenarnya? Kenapa selalu merugi? Kenapa laporan keuangan tidak terbuka? Dan kenapa ketika diminta hadir, direkturnya malah tidak datang?” tegasnya.
Didik Soroti Kepemimpinan dan Transparansi Perumdam
Menurut Didik, masalah utama Perumdam bukan sekadar teknis operasional, tapi menyangkut kepemimpinan yang tidak responsif dan pola kerja yang tidak akuntabel. Ia menyoroti absennya evaluasi internal yang objektif serta lemahnya komunikasi dengan DPRD sebagai lembaga pengawas.
“Kalau manajemen Perumdam terus seperti ini, jangankan memberikan kontribusi, menyelamatkan operasional saja saya ragu,” tegasnya.
Didik mendesak agar Pemkab Probolinggo segera memanggil direksi Perumdam untuk memberikan penjelasan resmi mengenai penggunaan dana penyertaan modal, jumlah pelanggan aktif, kondisi keuangan, serta progres pelayanan.
“Kita tidak bisa terus-menerus menyuntik dana publik tanpa arah. Harus ada kejelasan: apa yang sudah dilakukan, apa hasilnya, dan apa langkah perbaikannya,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Wakil Ketua DPRD yang Tegas dan Progresif
Sikap kritis Didik Humaidi bukan hal baru. Dalam banyak agenda DPRD, ia dikenal sebagai sosok yang konsisten mendorong efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta aktif mengawasi agar anggaran publik digunakan tepat sasaran.
“Kita tidak anti investasi ke BUMD. Tapi sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban memastikan uang rakyat dikelola dengan profesional dan kembali dalam bentuk layanan atau pendapatan daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa 2024 harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh Perumdam, termasuk kemungkinan evaluasi struktural dan reformasi manajerial. “Kalau manajemen tidak mampu, harus ada keberanian untuk melakukan perombakan,” tegas Didik.
Catatan Redaksi:
Dengan latar belakang sebagai politisi yang dekat dengan masyarakat dan berpengalaman di parlemen, Didik Humaidi semakin menegaskan perannya sebagai pengawas anggaran daerah yang tegas, berani, dan berpihak pada rakyat. Kritiknya terhadap Perumdam bukan hanya soal angka, tapi bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik.
Editor : Media Center PKB