PROBOLINGGO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan sejumlah catatan kritis dan strategis dalam Rapat Paripurna DPRD yang membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pandangan umum Fraksi PKB disampaikan langsung oleh Rendra Hadi Kusuma, anggota DPRD dari Fraksi PKB.
Dalam forum yang dihadiri unsur pemerintah daerah dan seluruh fraksi, Rendra mengawali pandangannya dengan apresiasi terhadap keberhasilan Pemkab Probolinggo meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 12 tahun berturut-turut. Namun, ia menggarisbawahi bahwa prestasi ini belum cukup jika tidak dibarengi dengan peningkatan kemandirian fiskal daerah.
“Rasio kemandirian fiskal Kabupaten Probolinggo masih tergolong rendah. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan nasional dan membatasi ruang inovasi pembangunan,” ujarnya.
Dorongan Pembenahan Layanan Kesehatan
Dalam bidang kesehatan, Fraksi PKB menilai pelayanan publik perlu pembenahan menyeluruh. Fraksi menyoroti masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, baik dari tingkat Puskesmas hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Dinas Kesehatan harus segera melakukan evaluasi total, baik dari aspek SDM, infrastruktur, sistem layanan hingga transparansi informasi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan jelas,” tegas Rendra.
Fraksi PKB juga mendorong adanya alokasi anggaran yang lebih responsif untuk mengatasi tantangan kesehatan di tengah populasi yang terus bertumbuh.
Infrastruktur: Audit BPK Ungkap Permasalahan Proyek Jalan
Fraksi PKB turut menyoroti sektor infrastruktur. Meski realisasi anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2024 mencapai 86,43 persen, hasil audit BPK menunjukkan adanya indikasi kejanggalan pada beberapa proyek jalan.
“Kami mendesak dinas terkait memberikan penjelasan terbuka. Infrastruktur yang dibangun dari uang rakyat harus sesuai spesifikasi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Rendra.
Pertanian: Fokus Ketahanan Pangan Tapi Terkendala Irigasi
Di sektor pertanian, realisasi anggaran mencapai 95,15 persen. Namun Fraksi PKB tetap menemukan sejumlah persoalan krusial, khususnya ketersediaan air dan infrastruktur irigasi yang belum memadai.
“Dengan potensi pertanian yang besar, petani kita masih menghadapi masalah klasik. Irigasi harus menjadi prioritas utama agar ketahanan pangan tidak hanya menjadi jargon,” tambahnya.
PKB Konsisten Kawal Kesejahteraan dan Keuangan Daerah
Menutup pandangan umumnya, Rendra Hadi Kusuma menegaskan komitmen Fraksi PKB untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan APBD agar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pencapaian angka-angka formal.
“Kami akan terus bersuara untuk kepentingan masyarakat. Fraksi PKB hadir untuk memastikan pembangunan berjalan jujur, adil, dan bermanfaat bagi seluruh warga Kabupaten Probolinggo.”
________________________________________
Redaksi | pkbprobolinggo.com
Untuk informasi dan publikasi kegiatan Fraksi PKB, hubungi: pkb.probolinggo@gmail.com
EDITOR : MEDIA CENTER PKB