Probolinggo – 30 Juli 2025
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo menjadi ruang penting bagi publik untuk menilai arah belanja daerah tahun ini. Muchlis, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, didapuk sebagai juru bicara resmi Badan Anggaran (Banggar) untuk menyampaikan hasil pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporan yang dibacakan, Banggar menekankan bahwa perubahan postur anggaran harus dijalankan dengan akuntabilitas tinggi dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Perubahan APBD tidak boleh menjadi sekadar penyesuaian angka, tapi harus menjelma menjadi jawaban atas persoalan mendesak warga,” ujar Muchlis di hadapan forum paripurna.
Koreksi Postur, Fokus pada Efektivitas
Banggar mencatat adanya penurunan pendapatan sebesar Rp22,29 miliar, sementara belanja daerah justru mengalami kenaikan sebesar Rp26,02 miliar. Untuk menutupi defisit, pembiayaan netto ditingkatkan menjadi Rp173,31 miliar.
Menurut Banggar, kenaikan belanja ini harus dimaknai sebagai peluang untuk memperbaiki layanan publik, bukan untuk menambah beban tanpa arah. Oleh sebab itu, semua OPD diminta menjaga efisiensi dan tepat sasaran dalam implementasi program.
9 Sorotan Kritis Banggar DPRD
Banggar menyampaikan sembilan saran sebagai hasil evaluasi anggaran:
- Program prioritas harus dieksekusi cepat, terutama yang mendesak.
- OPD penghasil wajib meningkatkan kinerja dalam perolehan PAD.
- Dinas Pariwisata dan Olahraga harus diperkuat anggarannya, bukan dikurangi.
- Kemudahan investasi harus dijamin dengan sistem transparan dan bebas percaloan.
- Diperlukan peningkatan koordinasi antara TAPD dan OPD agar data anggaran valid dan tepat.
- Rumah singgah untuk orang terlantar dinilai sangat mendesak untuk segera diwujudkan.
- Pembentukan Bapenda dinilai krusial untuk memaksimalkan pendapatan daerah.
- Pengadaan alat bantu perawatan PJU harus mendapat perhatian.
- Mobil pelayanan Dukcapil keliling dibutuhkan untuk menjangkau pelayanan hingga ke pelosok.
Seruan Tanggung Jawab
Muchlis mengingatkan bahwa seluruh saran Banggar bukan sekadar formalitas legislatif, melainkan bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjaga integritas anggaran dan keseimbangan sosial.
“Ini bukan soal siapa dapat anggaran berapa, tapi apakah rakyat bisa merasakan manfaatnya. Itu barulah politik anggaran yang sejati,” tegasnya.
Banggar juga berharap seluruh program dalam P-APBD 2025 dapat direalisasikan secara maksimal dan berkualitas, terutama pada kuartal akhir tahun anggaran.
editor : Media center DPC PKB Kabupaten Probolinggo