Probolinggo . Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Probolinggo mendatangi DPRD untuk menyampaikan sejumlah aspirasi penting, termasuk desakan agar Pemerintah Kabupaten Probolinggo segera menetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) definitif.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, PPDI menilai kekosongan jabatan kepala dinas menghambat kebijakan strategis di tingkat desa. Selain itu, PPDI juga menyoroti hanya ada satu operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Dinas PMD yang harus melayani 325 desa, sehingga kerap menimbulkan keterlambatan administrasi.
Anggota Komisi I sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, S.Pd., menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi PPDI dan menegaskan pihaknya siap memperjuangkan hal tersebut.
“Kami menilai aspirasi PPDI ini sangat rasional. Jabatan kepala dinas definitif sangat penting agar kebijakan desa bisa dieksekusi lebih cepat. Begitu juga masalah operator Siskeudes, ini menyangkut kinerja ratusan desa. Pemkab harus segera bertindak,” ujar Muchlis.
Sebagai Ketua Fraksi PKB, Muchlis menegaskan bahwa partainya konsisten memperjuangkan kepentingan desa dan perangkat desa. Menurutnya, desa adalah garda terdepan pelayanan publik, sehingga peningkatan kualitas SDM perangkat dan regulasi yang jelas sangat dibutuhkan.
“Kami mendorong agar reformasi desa menuju Probolinggo SAE bisa terwujud dengan dukungan penuh terhadap perangkat desa. Ini bukan hanya soal tunjangan, tapi juga soal profesionalitas dan pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.
Dengan sikap responsif tersebut, Muchlis menegaskan Fraksi PKB bersama DPRD akan menindaklanjuti aspirasi PPDI dalam rapat-rapat komisi maupun pembahasan bersama eksekutif. “Kami hadir untuk memastikan desa-desa di Kabupaten Probolinggo tidak berjalan sendiri, tetapi didukung penuh oleh regulasi dan kebijakan yang jelas,” pungkasnya.