KRAKSAAN - Upaya memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Probolinggo terus didorong melalui pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Anggota Komisi II Yang Sekaligus Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Mu’ad, menegaskan bahwa pendampingan menjadi kunci utama agar produk UMKM lokal mampu bersaing dan bertahan di jaringan ritel modern.
Menurut Mu’ad, banyak UMKM di daerah sebenarnya memiliki potensi produk yang kuat, namun masih menghadapi kendala pada aspek teknis seperti standar kualitas, kemasan, dan kelengkapan perizinan. Tanpa pendampingan yang memadai, UMKM kerap kesulitan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pengelola ritel modern.
“UMKM kita tidak kekurangan semangat atau ide. Yang sering menjadi masalah adalah minimnya pendampingan untuk menyesuaikan produk dengan standar pasar modern,” ujar Mu’ad saat ditemui usai rapat dengar pendapat antara DPRD, pelaku UMKM, dan pengelola ritel modern.
Mu’ad yang juga merupakan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo menilai, keberadaan ritel modern seharusnya diposisikan sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa masuknya produk UMKM ke ritel modern tidak hanya berdampak pada peningkatan omzet pelaku usaha, tetapi juga pada perluasan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.
Dalam konteks tersebut, Komisi II DPRD mendorong agar pemerintah daerah melalui dinas teknis berperan aktif sebagai fasilitator. Skema pendampingan terpadu dinilai penting untuk membantu UMKM mulai dari proses kurasi produk hingga penyelesaian administrasi perizinan.
Selain akses pasar, Mu’ad juga menyoroti pentingnya identitas produk lokal di ruang ritel modern. Penanda khusus bagi produk UMKM daerah, menurutnya, dapat meningkatkan daya tarik konsumen sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap produk lokal Kabupaten Probolinggo.
“Ketika masyarakat tahu bahwa produk lokal tersedia dan kualitasnya terjamin, maka kepercayaan terhadap UMKM akan tumbuh dengan sendirinya,” tambahnya.
Mu’ad menegaskan, DPRD Kabupaten Probolinggo akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada UMKM agar penguatan sektor usaha kecil tidak bersifat sementara, melainkan menjadi agenda pembangunan ekonomi jangka panjang. Ia berharap sinergi antara UMKM, pemerintah daerah, dan pelaku ritel modern dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.