KREJENGAN - Upaya penanganan banjir di wilayah Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, mulai menunjukkan sinergi lintas sektor. Setelah Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, turun langsung meninjau lokasi terdampak beberapa hari lalu, langkah lanjutan dilakukan melalui survei teknis normalisasi sungai di Dusun Banger, Desa Opo-Opo, Kamis (29/1/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.
Survei tersebut melibatkan Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Provinsi Jawa Timur dan dikawal oleh Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo bersama BPBD, pemerintah desa, serta Dinas PUPR. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang selama ini terdampak banjir berulang, sekaligus hasil rapat dengar pendapat (RDP) warga Desa Opo-Opo bersama Komisi III DPRD sehari sebelumnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Alfatih, S.E., atau yang akrab disapa Gus Fatih, menegaskan bahwa kehadiran DPRD dalam proses ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan aspirasi warga tidak berhenti di forum rapat.
“Apa yang disampaikan warga dalam RDP kami kawal langsung di lapangan. Normalisasi sungai ini memang kewenangan provinsi, tetapi DPRD kabupaten berkewajiban memastikan prosesnya berjalan dan benar-benar menjawab persoalan banjir yang dialami masyarakat,” ujar Gus Fatih.
Ia menilai langkah Wakil Bupati Probolinggo yang lebih dulu turun ke lokasi banjir menjadi sinyal penting bahwa pemerintah daerah serius merespons keluhan warga. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar penanganan tidak bersifat parsial.
“Turunnya Wakil Bupati ke lokasi beberapa hari lalu menjadi pemicu penting. Dari situ kemudian ada tindak lanjut teknis, koordinasi lintas instansi, hingga survei ini. Ini contoh penanganan yang seharusnya, tidak berhenti pada simbolik,” katanya.
Sementara itu, kunjungan Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ sebelumnya ke wilayah terdampak banjir disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan kondisi riil di lapangan serta mempercepat koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Dari hasil survei awal, normalisasi sungai direncanakan sepanjang kurang lebih 300 meter dan memungkinkan diperpanjang sesuai kebutuhan lapangan. Pemerintah desa dan masyarakat setempat menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Dari sekitar 20 warga yang memiliki lahan di bantaran sungai, mayoritas telah menandatangani persetujuan, sementara tiga warga lainnya belum karena berdomisili di luar desa dan akan segera dihubungi.Selain normalisasi sungai, perhatian juga diarahkan pada kondisi jembatan penghubung antar desa yang dinilai sudah tua dan berpotensi menghambat aliran air saat banjir. DPRD Kabupaten Probolinggo menyatakan kesiapan untuk mengupayakan dukungan anggaran melalui berbagai skema yang memungkinkan.Hingga berita ini diturunkan, pihak UPT SDA Provinsi Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait hasil survei tersebut. Meski demikian, pemerintah daerah berharap sinergi yang telah terbangun antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi penanganan banjir secara berkelanjutan.