Probolinggo — Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Gus Fatih (Mochammad Alfatih), menunjukkan sikap tegasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai Ketua Komisi III DPRD. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama Komisi II dan dinas terkait, Gus Fatih memimpin langsung pembahasan mendalam terkait dugaan pelanggaran perizinan oleh CV IBB, sebuah perusahaan tambak yang beroperasi di Kecamatan Tongas.
“Perusahaan ini belum memiliki KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) padahal izin lokasi lamanya sudah tidak berlaku sejak regulasi berubah pada tahun 2023. Ini bukan soal administrasi semata, tapi soal keberpihakan kepada kepentingan publik,” tegas Gus Fatih, Selasa (25/6/2025).
Sebagai kader muda NU yang duduk di parlemen, Gus Fatih menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus taat aturan dan berdampak positif bagi masyarakat dan pendapatan daerah. Ia mengungkap bahwa berdasarkan temuan awal, izin pemanfaatan air tanah (SIPA) juga belum lengkap, sementara data pembayaran pajak air tanah hanya tercatat tiga kali sejak tahun 2021.
Fraksi PKB Dorong Transparansi dan Penegakan Regulasi
Gus Fatih menyampaikan bahwa Fraksi PKB mendorong transparansi dalam proses perizinan dan penegakan regulasi tanpa pandang bulu. Ia menyoroti status CV IBB yang sebelumnya mengklaim sebagai UMK (Usaha Mikro Kecil), padahal setelah dikaji bersama DPMPTSP dan dinas teknis, penyertaan modal perusahaan itu sudah tidak layak dikategorikan kecil.
Komitmen Turun Lapangan: Kawal Kepentingan Umat dan Daerah
Sebagai bentuk keseriusan, Komisi III bersama Komisi II berencana turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi titik lokasi tambak, jumlah titik pengambilan air tanah, serta kesesuaian dokumen dengan kondisi nyata di lapangan.
“Kami tidak akan menutup mata. Ini bukan sekadar urusan birokrasi, ini soal keadilan—agar daerah tidak dirugikan dan masyarakat sekitar tambak juga tidak terdampak negatif,” ujar Gus Fatih.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Fraksi PKB untuk terus mengawal keadilan regulasi, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan hak-hak publik di tengah dinamika pembangunan daerah.
Reporter: Media Center DPC PKB Kabupaten Probolinggo