PROBOLINGGO - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo dalam agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 berlangsung pada Kamis (19/11/2025) dengan menghadirkan jajaran legislatif dan eksekutif daerah. Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Bupati Probolinggo, yang hadir untuk menerima secara resmi seluruh masukan strategis dari fraksi-fraksi dewan.
Dalam sidang tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara fraksi, Rendra Hadi Kusuma, S.Sos, yang menyoroti sejumlah isu mendasar dalam perencanaan anggaran tahun 2026. Melalui penyampaiannya, Fraksi PKB menegaskan bahwa penyusunan APBD harus diarahkan pada kebijakan yang lebih produktif, efisien, serta berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat.
PKB menempatkan prinsip money follows program sebagai pijakan utama penyusunan RAPBD 2026. Rendra menekankan bahwa anggaran harus mengikuti program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan diarahkan pada kegiatan rutin atau seremonial yang tidak memiliki dampak strategis. Menurutnya, fokus utama anggaran harus diarahkan pada sektor kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar publik, dan infrastruktur yang menyentuh hajat hidup masyarakat.
Fraksi PKB juga menggarisbawahi pentingnya pemangkasan belanja non-prioritas, termasuk perjalanan dinas yang tidak mendesak, seminar berulang, kegiatan seremonial, serta berbagai kajian yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap percepatan pembangunan daerah. Kebijakan efisiensi ini dinilai penting dalam menjaga ketahanan fiskal serta meningkatkan kualitas dan produktivitas APBD.
Dalam konteks pengelolaan pendapatan, Fraksi PKB mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembaruan sistem perpajakan daerah, peningkatan akurasi pemungutan retribusi, dan pengembangan sumber pendapatan alternatif. Rendra menyatakan bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki potensi PAD yang signifikan namun belum termanfaatkan secara optimal, sehingga diperlukan terobosan kebijakan yang lebih kreatif dan adaptif.
Selain itu, Fraksi PKB mengingatkan pentingnya penggunaan data historis realisasi anggaran 2025 sebagai dasar penetapan target dan proyeksi RAPBD 2026. Menurut PKB, penyusunan anggaran harus berbasis data yang akurat dan realistis agar tidak terjadi deviasi program dari arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Fraksi PKB juga mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji lebih jauh skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini dianggap penting guna mendukung pembiayaan proyek strategis tanpa memberi tekanan berlebihan terhadap kapasitas APBD, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Pada aspek penguatan demokrasi lokal, Rendra menyampaikan bahwa Fraksi PKB menilai perlunya peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol). Ia menegaskan bahwa selama satu dekade terakhir tidak pernah ada penyesuaian terhadap Banpol, padahal partai politik memegang peranan penting dalam pendidikan politik dan peningkatan kualitas demokrasi di tingkat daerah.
Menutup penyampaiannya, Fraksi PKB menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan penegakan hukum. Harmonisasi kebijakan antarlembaga diyakini sebagai faktor penting untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Probolinggo yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Rapat Paripurna ditutup dengan penyampaian bahwa seluruh masukan Fraksi PKB akan dibahas secara mendalam dalam agenda pembahasan lanjutan, sebagai bagian dari upaya memastikan RAPBD 2026 disusun secara tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.