PROBOLINGGO – Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB Daerah Pemilihan VII, Lukman Hakim, menegaskan pentingnya penanganan infrastruktur pascabencana yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Ia menilai, langkah Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengajukan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan kebijakan strategis di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Kita tentu mendukung langkah Pemkab dalam mencari solusi di tengah keterbatasan fiskal. Namun yang paling penting adalah memastikan titik-titik yang diusulkan benar-benar prioritas dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujar Lukman. Kamis 26 Maret 2026
Lukman juga menekankan bahwa percepatan pemulihan infrastruktur tidak boleh hanya bersifat reaktif. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat pendekatan mitigasi jangka panjang agar dampak bencana tidak terus berulang setiap tahun.
“Penanganan tidak cukup jangka pendek. Harus ada perencanaan yang matang dan terintegrasi, termasuk normalisasi sungai dan penguatan struktur infrastruktur di wilayah rawan,” tambahnya.
Ia pun berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar proses pengajuan hingga realisasi program dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
“Kami di DPRD tentu akan mengawal agar setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat, terutama dalam memulihkan akses ekonomi dan mobilitas warga,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengajukan penanganan terhadap 16 titik kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dilansir Dari Radar Bromo Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam percepatan perbaikan. Saat ini, sisa Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya berkisar Rp1 miliar.
“Penanganan tidak bisa ditunda karena menyangkut aksesibilitas masyarakat. Oleh karena itu, kami mengusulkan 16 titik prioritas ke Pemprov Jatim,” ujarnya.
Usulan tersebut mencakup perbaikan jembatan permanen, semi permanen, jembatan gantung, hingga pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di sejumlah kecamatan seperti Krejengan, Gading, Tiris, Tongas, dan Sumberasih.
Selain itu, Pemkab juga mengusulkan normalisasi sejumlah sungai, antara lain Sungai Bayeman di Kecamatan Tongas, Sungai Kertosono di wilayah Kraksaan, Sungai Banyubiru di Gending, serta Sungai Gedung Galeng di Kecamatan Dringu.
Menurut Hengki, sedimentasi dan penyempitan alur sungai menjadi faktor utama terjadinya banjir saat curah hujan tinggi.
“Normalisasi ini penting untuk mengembalikan kapasitas tampung sungai agar aliran air lebih lancar dan tidak mudah meluap,” jelasnya.
Pemerintah daerah berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera merespons usulan tersebut agar pemulihan infrastruktur berjalan cepat dan masyarakat tidak terus terdampak, terutama saat musim hujan.