PROBOLINGGO – DPC PKB Kabupaten Probolinggo mendorong perubahan orientasi kerja organisasi dari sekadar kekuatan elektoral menjadi struktur yang aktif melayani dan menyerap aspirasi masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Khusus DPAC PKB Kecamatan Kuripan yang menjadi bagian dari Mussus Zona 3 di SMK NU Bantaran, Minggu (9/8/2026).
Persidangan Kuripan dipimpin Lukman Hakim sebagai pimpinan sidang dan Badrul Kamal sebagai sekretaris sidang.
Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Ra Fahmi AHZ mengatakan, partai tidak boleh baru mendekati masyarakat ketika memasuki momentum politik.
“Kalau pengurus hanya bergerak ketika membutuhkan suara masyarakat, fungsi struktur menjadi sangat sempit. Masyarakat harus merasakan kehadiran pengurus ketika mereka mempunyai persoalan, bukan hanya ketika ada pemilu,” kata Ra Fahmi.
Ia menginginkan DPRt menjadi pintu awal penyerapan aspirasi di desa, sedangkan DPAC mengonsolidasikan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut lebih luas.
“Ranting harus mengetahui apa yang terjadi di desa. DPAC menghimpun dan mengawal. Kalau membutuhkan perjuangan melalui legislatif, ada fraksi. Kalau menjadi kewenangan pihak lain, kita bantu menghubungkan melalui jalur yang tepat,” ujarnya.
Lukman Hakim menilai struktur organisasi harus memiliki kedekatan sosial dengan seluruh lapisan masyarakat.
“Pengurus harus dekat dengan petani, pemuda, perempuan, pelaku usaha, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat. Dari komunikasi itulah kita mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Badrul Kamal menambahkan, masyarakat harus mempunyai saluran yang jelas ketika ingin menyampaikan aspirasi.
“Jangan sampai masyarakat memiliki persoalan tetapi bingung harus menyampaikannya kepada siapa. Ranting harus menjadi pintu terdekat dan DPAC memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti di tingkat desa,” ujarnya.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo M. Mahrus Sholeh menjelaskan bahwa Mussus dilakukan sebagai bagian dari penyegaran DPAC dan DPRt yang masa kepengurusannya telah berakhir.
Menurutnya, penataan struktur tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi memastikan organisasi memiliki perangkat yang aktif sampai ke tingkat desa.
“Organisasi tidak boleh mengalami kekosongan. Setelah struktur diperbarui, yang terpenting adalah memastikan komunikasi dengan masyarakat kembali berjalan,” jelas Mahrus.