PROBOLINGGO - DPC PKB Kabupaten Probolinggo meminta struktur partai di tingkat kecamatan dan desa lebih responsif terhadap persoalan masyarakat. Arahan itu menjadi salah satu fokus dalam Musyawarah Khusus DPAC PKB Kecamatan Lumbang di SMK NU Bantaran, Minggu (9/8/2026).
Mussus Lumbang dipimpin Rendra Hadi Kusuma sebagai pimpinan sidang, sementara M. Mahrus Sholeh bertindak sebagai sekretaris sidang.
Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Ra Fahmi AHZ mengatakan, jaringan organisasi yang sampai ke tingkat desa seharusnya mampu menjadi sistem deteksi dini terhadap berbagai persoalan masyarakat.
“DPRt harus menjadi mata dan telinga di desa. Jangan menunggu persoalan menjadi besar atau viral baru kita mengetahuinya. Pengurus hidup bersama masyarakat, sehingga harus lebih cepat memahami apa yang sedang mereka hadapi,” ujar Ra Fahmi.
Menurutnya, aktivitas organisasi juga harus mempunyai ukuran keberhasilan yang berorientasi pada kemanfaatan publik.
“Jangan hanya menghitung berapa kali rapat. Kita juga harus bertanya berapa aspirasi masyarakat yang didengar, berapa yang diteruskan dan berapa yang berhasil dikawal. Politik harus mempunyai manfaat,” tegasnya.
Rendra Hadi Kusuma mengatakan mandat kepengurusan harus diterjemahkan menjadi kepekaan terhadap lingkungan sosial.
“Pengurus tidak cukup hanya hadir dalam kegiatan internal. Ia harus mampu duduk bersama masyarakat, memahami persoalannya dan membantu membuka jalan agar aspirasi tersebut sampai kepada pihak yang berwenang,” katanya.
M. Mahrus Sholeh, dalam kapasitasnya sebagai sekretaris sidang, mengatakan pembentukan struktur baru merupakan awal pekerjaan organisasi.
“Sidangnya mungkin selesai hari ini, tetapi tanggung jawab pengurus berjalan selama satu periode. Yang harus hidup setelah Mussus adalah komunikasi antara masyarakat, DPRt, DPAC dan DPC,” ujarnya.
Sebagai Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Mahrus menambahkan bahwa penyegaran dilakukan karena terdapat kepengurusan di tingkat kecamatan maupun ranting yang masa berlakunya telah berakhir.
Ia berharap struktur masa bakti 2026 - 2031 mampu membangun pola komunikasi yang lebih cepat dan terukur dalam menyerap aspirasi masyarakat.