PROBOLINGGO – Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muchlis, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
Sikap itu disampaikan setelah Muchlis menerima pengaduan dari keluarga pasien terkait pelayanan Klinik Siti Hajar di Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
Menurut Muchlis, persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dipandang sebagai keluhan biasa. Ia menilai setiap laporan masyarakat perlu ditindaklanjuti karena menyangkut hak dasar warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan aman.
“Jadi ada warga saya jadi korban, anaknya dirawat inap di sana, tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Orang tuanya laporan ke saya,” kata Muchlis saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2026).
Muchlis mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo serta Dinas Kesehatan agar dilakukan pengecekan langsung ke Klinik Siti Hajar.
“Memang beberapa waktu yang lalu juga banyak laporan tentang Klinik Siti Hajar ini. Jadi saya sudah koordinasi dengan teman-teman Komisi IV dan sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan agar segera turun ke Klinik Siti Hajar NU ini,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari PKB, Muchlis menilai fungsi pengawasan DPRD harus hadir ketika masyarakat membutuhkan kepastian dan perlindungan dalam memperoleh layanan publik.
Ia menyebut, pengawasan terhadap fasilitas kesehatan penting dilakukan secara menyeluruh, mulai dari standar pelayanan, kesiapan tenaga kesehatan, fasilitas rawat inap, hingga pemenuhan syarat operasional.
“Kalau memang ditemukan hal-hal yang tidak memenuhi syarat operasionalnya, karena di situ buka rawat inap, maka saya meminta Pemkab, Dinas Kesehatan, untuk menutup klinik ini,” tegasnya.
Muchlis menekankan, permintaan tersebut bukan untuk mendahului hasil pemeriksaan, melainkan sebagai dorongan agar pemerintah daerah bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Ia menilai langkah itu sejalan dengan tanggung jawab DPRD dan semangat politik pelayanan yang selama ini didorong PKB, yakni memastikan kebijakan dan pelayanan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Agar tidak banyak lagi korban-korban yang komplain dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan seperti selayaknya, karena ini menyangkut nyawa manusia,” katanya.
Muchlis juga menegaskan bahwa setiap aduan warga harus mendapatkan ruang untuk ditindaklanjuti secara objektif, bukan berhenti sebatas laporan.
Karena itu, ia berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo segera melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah pelayanan dan operasional klinik telah sesuai dengan standar yang berlaku.
Sementara itu, keluhan keluarga pasien masih merupakan keterangan dari salah satu pihak dan belum dapat dijadikan kesimpulan adanya kelalaian medis.
Pihak Klinik Siti Hajar tetap perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi terkait kondisi pasien, tindakan medis, pelayanan tenaga kesehatan, serta operasional klinik.
Dengan langkah tersebut, Muchlis berharap pengawasan DPRD dapat benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus memperkuat citra PKB sebagai partai yang hadir dalam isu-isu pelayanan publik dan kebutuhan dasar warga.
